Bondansari
Selamat Datang di Laman Resmi Desa Bondansari

Berita Desa

Ayo Pahami Papan Kegiatan Desa, Bersama Mengawal Pembangunan

Ayo Pahami Papan Kegiatan Desa, Bersama Mengawal Pembangunan

13 Januari 2026

BONDANSARI.OR.ID - Kita tentu tidak asing lagi melihat papan kegiatan terpampang di lokasi pekerjaan setiap kali ada proyek pembangunan, terutama yang dilaksanakan oleh pemerintah. Papan ini bukan sekadar pelengkap, melainkan media informasi penting yang bertujuan memberikan keterbukaan kepada masyarakat mengenai kegiatan yang sedang dilaksanakan, mulai dari jenis pekerjaan, lokasi, hingga sumber pendanaannya.   Pemerintah desa senantiasa menegakkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kegiatan pembangunan. Salah satu wujud nyata dari komitmen tersebut adalah pemasangan papan kegiatan desa, yaitu papan informasi yang memuat rincian proyek atau pekerjaan fisik yang sedang dilaksanakan. Melalui papan ini, masyarakat dapat mengetahui secara terbuka apa yang dikerjakan, di mana lokasinya, berapa volumenya, berapa anggarannya, dari mana sumber dananya, serta siapa pelaksananya.   Adapun informasi yang umumnya tercantum dalam papan kegiatan desa meliputi:   Jenis Kegiatan / Nama KegiatanPapan kegiatan selalu mencantumkan nama kegiatan yang sedang dilaksanakan, seperti pembangunan rabat beton jalan, perbaikan saluran irigasi, pembangunan drainase, renovasi balai desa, atau kegiatan fisik lainnya. Penulisan nama kegiatan ini bertujuan agar masyarakat dapat langsung mengetahui fokus dan jenis pembangunan yang sedang berjalan di wilayahnya.Contoh: Pembangunan Rabat Beton Jalan Usaha Tani, Desa Bondansari. Betonisasi Jalan RT 11, dll Lokasi KegiatanLokasi kegiatan dicantumkan secara jelas dan spesifik, misalnya nama dusun, RT/RW, atau titik lokasi pekerjaan. Hal ini penting agar masyarakat dapat mengetahui di mana kegiatan dilaksanakan serta dapat ikut memantau langsung di lapangan.Contoh: Dusun Penggilingan RT 13 RW 05, Desa Bondansari. Volume PekerjaanPapan kegiatan juga memuat volume pekerjaan, seperti panjang, lebar, atau volume kubikasi. Misalnya untuk pekerjaan rabat beton, sering dituliskan volume dalam satuan meter kubik (m³).Contohnya papan kegiatan di atas, volume 52 m³ dengan tinggi cor 15 cm (0,15 m) seperti standar yang umum digunakan di Desa Bondansari. Secara perhitungan matematis menggunakan rumus kubikasi (panjang x lebar x tinggi) maka hal tersebut berarti panjang 70 meter, lebar 5 meter dan tinggi 0,15 meter.Informasi volume ini membantu masyarakat memahami skala pekerjaan yang sedang dilaksanakan. Anggaran KegiatanSetiap kegiatan pembangunan memiliki anggaran yang dirinci ke dalam beberapa komponen utama. Anggaran yang tertulis di papan kegiatan bukan semata-mata harga material atau bahan bangunan saja, sebagaimana yang sering dipahami oleh sebagian masyarakat. Angka tersebut merupakan total biaya keseluruhan pekerjaan yang mencakup kebutuhan bahan, upah tenaga kerja, kewajiban pajak, serta biaya operasional penunjang kegiatan. Oleh karena itu, penting dipahami bahwa besaran anggaran adalah akumulasi dari seluruh kebutuhan pelaksanaan pekerjaan, mulai dari persiapan hingga pekerjaan selesai. Pemahaman ini diharapkan dapat meluruskan anggapan bahwa dana pembangunan hanya digunakan untuk membeli material, padahal di dalamnya terdapat banyak komponen lain yang juga wajib dipenuhi sesuai ketentuan.   Material / BahanMeliputi semen, pasir, batu split, besi, paving, dan bahan bangunan lainnya sesuai jenis pekerjaan.   Upah PekerjaBiaya tenaga kerja yang terlibat langsung dalam pelaksanaan kegiatan, baik tukang, kenek, maupun pekerja harian.   PajakPajak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi dalam setiap kegiatan yang menggunakan dana pemerintah, antara lain: PPN (Pajak Pertambahan Nilai), umumnya sebesar 11% sesuai ketentuan yang berlaku. PPh Pasal 23, dikenakan atas jasa tertentu seperti jasa konstruksi, sewa alat, atau jasa lainnya.Pemotongan dan penyetoran pajak ini dilakukan agar penggunaan dana desa taat aturan dan sesuai regulasi perpajakan.   BOP (Biaya Operasional dan Penunjang)Meliputi biaya transportasi material, sewa alat, pengangkutan, konsumsi pekerja, alat kerja, serta kebutuhan operasional lainnya selama pelaksanaan kegiatan. Dengan adanya penjelasan anggaran di papan kegiatan, masyarakat dapat mengetahui bahwa dana tidak hanya digunakan untuk bangunan fisik, tetapi juga mencakup upah, pajak, dan biaya operasional. Sumber DanaPapan kegiatan desa juga mencantumkan sumber dana yang digunakan, misalnya:Dana Desa (DD) Tahap 2 Tahun Anggaran 2025Earmarked, yaitu dana yang telah ditentukan peruntukannya sesuai kebijakan pemerintah.Non-Earmarked, yaitu dana yang dapat digunakan lebih fleksibel sesuai prioritas dan kebutuhan desa.Dengan dicantumkannya sumber dana, masyarakat dapat mengetahui bahwa kegiatan tersebut bersumber dari dana resmi dan dilaksanakan sesuai perencanaan. Pelaksana KegiatanPelaksana kegiatan biasanya adalah Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa, yang ditetapkan melalui keputusan kepala desa. TPK bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan, pengawasan, serta pelaporan kegiatan.Pencantuman pelaksana di papan kegiatan bertujuan agar masyarakat mengetahui siapa yang bertanggung jawab langsung atas kegiatan tersebut.   Dengan adanya papan kegiatan desa, masyarakat juga diajak untuk lebih peduli, memahami, dan ikut mengawasi pembangunan di wilayahnya. Papan ini menjadi sarana keterbukaan informasi publik agar setiap warga dapat mengetahui penggunaan anggaran, jenis pekerjaan, serta pelaksana kegiatan.   Melalui pemahaman bersama terhadap papan kegiatan desa, diharapkan terwujud pembangunan yang transparan, akuntabel, dan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Usulan Pembangunan Desa Bondansari Tahun 2027 Disampaikan ke Pemkab Pekalongan

Usulan Pembangunan Desa Bondansari Tahun 2027 Disampaikan ke Pemkab Pekalongan

12 Januari 2026

BONDANSARI.OR.ID - Pemerintah Desa Bondansari telah menyampaikan usulan pembangunan desa (26 Desember 2025) untuk Tahun Anggaran 2027 kepada Pemerintah Kabupaten Pekalongan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Usulan ini merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan daerah agar kebutuhan infrastruktur desa dapat terakomodasi dalam program pemerintah kabupaten.   Dalam pengusulan tersebut, Pemerintah Desa Bondansari menetapkan tiga titik prioritas pembangunan yang dinilai sangat penting untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya di sektor pertanian dan mobilitas warga.     Adapun tiga titik prioritas yang telah diusulkan adalah: Jalan Usaha Tani (Bondansari – Blimbingwuluh)Ruas jalan ini merupakan akses utama bagi petani dalam mengangkut hasil pertanian. Peningkatan kondisi jalan diharapkan dapat memperlancar distribusi hasil panen serta menekan biaya angkut. Jalan Usaha Tani (Bondansari – Kampil)Jalan ini menjadi penghubung penting antar lahan pertanian dan pemukiman warga. Perbaikan infrastruktur akan meningkatkan kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan, sekaligus mendukung produktivitas petani. Talud Jalan Poros (Bondansari – Warulor)Talud pada jalan poros ini berfungsi sebagai penahan tanah dan pengaman badan jalan. Penguatan talud sangat diperlukan untuk mencegah longsor, terutama saat musim hujan, serta menjaga kelancaran akses antar desa.   Dalam proses penginputan usulan, Pemerintah Desa Bondansari sempat mengalami kendala teknis berupa error pada sistem SIPD, sehingga tidak dapat mengunggah foto kondisi eksisting di lapangan. Meski demikian, demi menjaga agar usulan tidak tertinggal dalam jadwal perencanaan, Pemerintah Desa tetap memutuskan untuk mengirimkan data usulan sesuai tenggat waktu yang ditetapkan. Langkah ini diambil sebagai bentuk keseriusan Pemerintah Desa Bondansari dalam memperjuangkan kebutuhan infrastruktur desa agar dapat dipertimbangkan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Pekalongan.   Pemerintah Desa Bondansari mengajak seluruh warga untuk ikut mendoakan dan mengawal proses usulan pembangunan ini. Dukungan masyarakat menjadi energi penting agar usulan yang telah disampaikan dapat disetujui dan direalisasikan. Dengan adanya perbaikan dan pembangunan infrastruktur tersebut, diharapkan mobilitas warga semakin lancar, aktivitas pertanian semakin produktif, serta perekonomian desa dapat terus berkembang.

Dana Desa 2026 Mengalami Penurunan, Pemerintah Desa Bondansari Tetap Optimis Lanjutkan Pembangunan

Dana Desa 2026 Mengalami Penurunan, Pemerintah Desa Bondansari Tetap Optimis Lanjutkan Pembangunan

12 Januari 2026

BONDANSARI.OR.ID - Pemerintah pusat menetapkan besaran Dana Desa Tahun Anggaran 2026 dengan sejumlah penyesuaian. Salah satu dampak yang dirasakan adalah berkurangnya alokasi Dana Desa di sejumlah desa, termasuk Desa Bondansari. Kondisi ini menjadi perhatian bersama, mengingat Dana Desa selama ini menjadi salah satu sumber utama pembiayaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa.   Menteri Keuangan Republik Indonesia menyampaikan bahwa penyesuaian anggaran dilakukan sebagai bagian dari kebijakan pengelolaan keuangan negara yang berfokus pada efisiensi, prioritas nasional, serta keberlanjutan fiskal. Pemerintah tetap berkomitmen mendukung pembangunan desa, namun dengan penekanan pada ketepatan sasaran, efektivitas program, serta sinergi antar sumber pendanaan.   Berdasarkan data alokasi yang diterima, Dana Desa Bondansari Tahun 2026 sebesar Rp 350.160.000, mengalami penurunan signifikan dibandingkan Tahun 2025 sebesar Rp 947.375.000. Dengan demikian, terjadi penurunan sebesar Rp 597.215.000 atau sekitar 63,05%. Penurunan ini tentu berdampak pada ruang fiskal desa dalam melaksanakan program pembangunan, baik di bidang infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, maupun pelayanan sosial.   Dampak Terhadap Pembangunan Desa Berkurangnya Dana Desa berpotensi menghambat laju pembangunan di Desa Bondansari, khususnya pada kegiatan fisik dan program pemberdayaan yang selama ini sangat bergantung pada Dana Desa. Namun demikian, Pemerintah Desa Bondansari tidak menjadikan kondisi ini sebagai hambatan semata, melainkan sebagai tantangan untuk lebih kreatif dan adaptif dalam mencari sumber pendanaan alternatif.   Kepala Desa Bondansari menegaskan bahwa meskipun Dana Desa mengalami penurunan, pembangunan desa tetap menjadi prioritas. Pemerintah Desa akan mengupayakan pembiayaan pembangunan melalui jalur lain, antara lain: Bantuan Keuangan (Bankeu) Kabupaten Bantuan Keuangan (Bankeu) Provinsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui program kementerian/lembaga Corporate Social Responsibility (CSR) dari dunia usaha dan pihak swasta Langkah ini dilakukan agar program-program strategis desa tetap dapat berjalan dan kebutuhan masyarakat tetap terlayani.   Penurunan Dana Desa Tahun 2026 memang menjadi tantangan bagi Desa Bondansari. Namun dengan sinergi, perencanaan yang matang, serta optimalisasi berbagai sumber pendanaan, Pemerintah Desa Bondansari optimis pembangunan desa tetap dapat dilaksanakan secara berkelanjutan. Dukungan dan partisipasi seluruh masyarakat juga menjadi kunci utama dalam mewujudkan desa yang maju, mandiri, dan sejahtera.

Tutorial Bayar Pajak PBB via QRIS: Praktis, Cepat, dan Langsung Lunas

Tutorial Bayar Pajak PBB via QRIS: Praktis, Cepat, dan Langsung Lunas

12 Januari 2026

BONDANSARI.OR.ID - Di era digital saat ini, kemajuan teknologi telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pelayanan publik. Salah satu bentuk nyata dari kemajuan tersebut adalah kemudahan dalam melakukan pembayaran pajak secara non-tunai. Kini, masyarakat tidak perlu lagi datang ke kantor atau loket pembayaran, karena pajak dapat dibayarkan dengan mudah melalui QRIS langsung dari ponsel.   Apa Itu QRIS? QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) adalah standar kode QR nasional yang ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk memudahkan transaksi pembayaran digital. Dengan QRIS, satu kode dapat dibaca oleh berbagai aplikasi perbankan maupun dompet digital (e-wallet). Hal ini membuat proses pembayaran menjadi lebih cepat, praktis, dan aman. Dalam konteks pembayaran pajak, QRIS memungkinkan masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) secara langsung melalui pemindaian kode QR tanpa harus membawa uang tunai.   Cek Data dan Riwayat PBB Secara Online Sebelum melakukan pembayaran, masyarakat dapat terlebih dahulu mengecek data serta riwayat pembayaran PBB melalui layanan online milik Pemerintah Kabupaten Pekalongan di: 👉 https://simpelpbb.pekalongankab.go.id/cek-nop2 Melalui halaman tersebut, masyarakat cukup memasukkan NOP (Nomor Objek Pajak) untuk melihat: Data objek pajak Besaran tagihan PBB Riwayat pembayaran tahun-tahun sebelumnya Layanan ini memudahkan wajib pajak untuk memastikan status PBB sebelum melakukan pembayaran.   Cara Generate QRIS PBB melalui BimaQR Bank Jateng Setelah data dipastikan benar, QRIS dapat dibuat melalui layanan BimaQR Bank Jateng di: 👉 https://bimaqr.bankjateng.co.id Langkah-langkahnya: Buka website bimaqr.bankjateng.co.id melalui browser. Masukkan NOP (Nomor Objek Pajak) yang tercantum di SPPT PBB. Sistem akan menampilkan detail objek pajak dan jumlah tagihan. Jika data sudah sesuai, sistem akan otomatis menghasilkan kode QRIS. Kode QRIS siap dipindai untuk proses pembayaran.   Mengenal NOP (Nomor Objek Pajak) NOP atau Nomor Objek Pajak adalah nomor identitas resmi yang diberikan kepada setiap objek pajak, seperti tanah dan bangunan. NOP tercantum pada lembar SPPT PBB dan menjadi kunci utama dalam seluruh proses administrasi perpajakan. Oleh karena itu, pastikan NOP yang dimasukkan benar dan sesuai.   Pembayaran Bisa Menggunakan Aplikasi Apa Saja? Setelah QRIS muncul, masyarakat dapat langsung membayar menggunakan: Aplikasi mobile banking (Bank Jateng, BRI, BNI, Mandiri, BCA, dan lainnya) Aplikasi e-wallet seperti DANA, OVO, GoPay, ShopeePay, LinkAja, dan sejenisnya Selama aplikasi tersebut memiliki fitur scan QRIS, maka dapat digunakan tanpa kendala.   Pembayaran PBB melalui QRIS merupakan wujud nyata kemajuan teknologi dalam pelayanan publik. Prosesnya cepat, praktis, aman, dan dapat dilakukan kapan saja tanpa harus antre. Dengan adanya fasilitas cek data online dan pembayaran digital, diharapkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak semakin meningkat demi mendukung pembangunan desa dan daerah secara berkelanjutan.

Ini Dia Prioritas Penggunaan Dana Desa 2026

Ini Dia Prioritas Penggunaan Dana Desa 2026

12 Januari 2026

BONDANSARI.OR.ID - Pemerintah melalui Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 telah menetapkan arah kebijakan penggunaan Dana Desa yang wajib menjadi pedoman bagi seluruh pemerintah desa.   Dalam Pasal 2 Permendesa 16 Tahun 2025, ditegaskan bahwa terdapat 8 (delapan) fokus penggunaan Dana Desa Tahun 2026 yang harus dilaksanakan sesuai kewenangan desa serta diprioritaskan berdasarkan rekomendasi Indeks Desa. Adapun fokus penggunaan Dana Desa tersebut adalah sebagai berikut: 1. Penanganan Kemiskinan Ekstrem melalui BLT Desa Dana Desa diprioritaskan untuk mendukung penanganan kemiskinan ekstrem melalui Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa). Program ini ditujukan bagi keluarga miskin ekstrem yang belum terjangkau program bantuan sosial lainnya, guna menjaga daya beli dan menjamin kebutuhan dasar masyarakat.   2. Penguatan Desa Berketahanan Iklim dan Tangguh Bencana Penggunaan Dana Desa diarahkan untuk meningkatkan ketahanan desa terhadap perubahan iklim dan risiko bencana. Kegiatan dapat berupa pencegahan banjir, penguatan tebing, penanaman pohon, pengelolaan lingkungan, serta penguatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana.   3. Peningkatan Promosi dan Layanan Dasar Kesehatan Skala Desa, Termasuk Pencegahan Stunting Dana Desa diprioritaskan untuk mendukung layanan kesehatan dasar di tingkat desa, termasuk upaya percepatan penurunan stunting. Kegiatan meliputi dukungan Posyandu, pemberian makanan tambahan, pendampingan ibu hamil, balita, serta edukasi gizi masyarakat.   4. Program Ketahanan Pangan dan Lumbung Pangan Desa Dalam rangka mendukung ketahanan pangan nasional, Dana Desa digunakan untuk pengembangan pertanian, peternakan, perikanan, serta penguatan lumbung pangan desa. Program ini bertujuan menjamin ketersediaan pangan, stabilitas harga, dan meningkatkan pendapatan petani.   5. Dukungan Implementasi Koperasi Desa Merah Putih Dana Desa juga dapat digunakan untuk mendukung pembentukan dan penguatan Koperasi Desa Merah Putih sebagai wadah pengembangan ekonomi masyarakat. Koperasi diharapkan menjadi penggerak usaha produktif, memperkuat rantai distribusi, serta meningkatkan kesejahteraan warga desa.   6. Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Desa melalui Padat Karya Tunai Desa (PKTD) Fokus ini diarahkan pada pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur desa dengan pola Padat Karya Tunai Desa (PKTD). Selain meningkatkan kualitas infrastruktur, program ini juga membuka lapangan kerja dan menambah penghasilan masyarakat desa.   7. Pembangunan Infrastruktur Digital dan Teknologi Desa Dana Desa diprioritaskan untuk mendukung transformasi digital desa, antara lain melalui penguatan jaringan internet, pengembangan sistem informasi desa, layanan digital, serta pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.   8. Program Sektor Prioritas Lainnya Sesuai Kebutuhan dan Potensi Desa Selain tujuh fokus di atas, Dana Desa dapat digunakan untuk program sektor prioritas lainnya sesuai dengan kebutuhan, karakteristik, dan potensi masing-masing desa, sepanjang tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.   Seluruh fokus penggunaan Dana Desa Tahun 2026 sebagaimana diatur dalam Permendesa PDTT Nomor 16 Tahun 2025 wajib dilaksanakan sesuai kewenangan desa dan diprioritaskan berdasarkan rekomendasi Indeks Desa. Dengan perencanaan yang tepat, partisipatif, dan akuntabel, Dana Desa diharapkan mampu mendorong percepatan pembangunan desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.Unduh Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Permendes PDT) Nomor 16 Tahun 2025 disini